Oleh: Nora Tresna Tumewa
Mahasiswa/Univ. Gunadarma

KEPUTUSAN - Pemerintah untuk melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan yang dikonfirmasi oleh Kepala Badan Gizi Nasional dan Menko Pangan, memicu perdebatan mengenai orientasi kebijakan publik. Meskipun dinarasikan sebagai upaya menjaga kontinuitas gizi, langkah ini mengundang kritik tajam karena dianggap sebagai kebijakan yang dipaksakan demi mempertahankan ekosistem proyek, bukan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.

Permasalahan teknis muncul pada skema substitusi menu menjadi makanan kering. Eliza Mardian (Core Indonesia) menyoroti bahwa pendekatan ini berisiko gagal memenuhi standar kecukupan gizi, terutama bagi anak-anak. Hal ini mengindikasikan pergeseran fokus dari substansi gizi menjadi formalitas administratif dan penyerapan anggaran semata.

Dari perspektif kesehatan publik, ahli gizi Tan Shot Yen, menekankan bahwa manajemen nutrisi selama puasa lebih efektif jika dikelola oleh unit keluarga. Pengabaian terhadap masukan ahli ini memperkuat dugaan dominasi kepentingan operasional di atas pertimbangan saintifik.

Fenomena ini mencerminkan paradigma kebijakan yang cenderung kapitalistik, karena program sosial dioperasikan layaknya entitas bisnis dengan rantai pasok yang kompleks. Dalam kerangka ini, keberlanjutan operasional yang menjadi prioritas utama seringkali mengorbankan kualitas outcome yang diterima masyarakat. Kebijakan gizi berisiko terdegradasi menjadi alat politik dan ekonomi dengan menganggap kritik sebagai gangguan terhadap stabilitas proyek.

Secara normatif, termasuk dalam tinjauan syariat, intervensi negara dalam pemenuhan pangan yang bersifat subsider hadir ketika mekanisme keluarga dan sosial tidak mencukupi. Negara sebagai ra’in (pengurus) wajib memprioritaskan kemaslahatan publik di atas kepentingan komersial atau pencitraan.

Permasalahan pemenuhan gizi anak semestinya patut disolusikan secara mendalam dengan melihat akar permasalahan. Misalnya, memastikan bahwa setiap kepala keluarga memiliki pekerjaan yang layak dan mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Oleh karena itu, Ramadan seharusnya menjadi momentum evaluasi kritis. Jika tujuan utama adalah kesehatan, pemerintah semestinya fleksibel untuk menghentikan atau mengubah skema program jika terbukti tidak efektif selama puasa. Pemaksaan program di tengah keraguan kualitas memvalidasi skeptisisme publik: apakah MBG masih berorientasi pada gizi, atau telah bermetamorfosis menjadi sekadar proyek?

Referensi: 
https://www.instagram.com/reel/DUx8HSfiuTp/
https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/bgn-pastikan-program-mbg-tetap-berjalan-selama-ramadan
https://www.kemenkopangan.go.id/detail-berita/mbg-tetap-jalan-di-bulan-ramadan-sebagian-dapat-makanan-kering
https://www.tvonenews.com/channel/news/367302-mbg-tetap-jalan-saat-ramadhan-ini-penjelasan-ketua-bgn
https://ekonomi.bisnis.com/read/20260216/12/1953183/core-ingatkan-risiko-gizi-rendah-di-balik-menu-makanan-kering-mbg-saat-ramadan
https://mediaindonesia.com/humaniora/860828/mbg-bulan-puasa-ahli-serahkan-kepada-keluarga-masing-masing#goog_rewarded
https://www.parahyangan-post.com/berita/detail/mbg-bukan-program-gizi-tapi-mesin-politik-dan-cuan-yang-sangat-menguntungkan